Rapat Harmonisasi Ranperda tentang Desa
07/18/2019

Dokumentasi Hukum Kamis, 18 Juli 2019 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Desa dilakukan pengharmonisasian bersama Instansi terkait yaitu DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui hearing di DPRD karena Ranperda tersebut merupakan salah satu Ranperda yang termasuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 yang merupakan Inisiatif DPRD. Rapat Harmonisasi dibuka oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kepulauan Meranti (Sudandri, SH).

Di dalam Pembahasan tersebut Staf Ahli DPR, Bapak Samsul, SH., MH menerangkan mengenai pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri perihal konsultasi mengenai Ranperda tentang Desa tersebut. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan saran agar Ranperda tentang Desa dibuat masing-masing terhadap perangkat desa dan aturan lainnya seperti Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa lainnya.

Kepala Bagian Hukum dan HAM mengemukakan bahwa tidak terdapatnya aturan di dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Desa yang secara implisit menjelaskan bahwa seluruh Perangkat Desa dan aturan lainnya harus diatur di dalam Ranperda tersendiri. Hal tersebut mengingat terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga efisien dan efektifitas dari Ranperda tersebut akan lebih baik disatukan dalam sebuah Ranperda.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Edi M. Nur) menjelaskan manfaat dan urgensi Ranperda tentang Desa yang dapat melengkapi Perda sebelumnya terkait masalah Desa. Ranperda Desa ini juga dapat menjadi payung hukum terhadap pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedudukan Desa adalah sebagai sebuah cikal bakal bagi terbentuknya sebuah Negara, sehingga kedudukan Desa menjadi bagian penting bagi Pemerintahan Daerah.

Staf Ahli DPRD menyampaikan bahwa pembahasan harmonisasi Ranperda ini akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD dan dapat menjadi masukan yang membangun terhadap Ranperda tentang Desa. Bagian Hukum dan HAM dalam hal ini akan memfasilitasi terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah karena merupakan tugas dan fungsi dari Bagian Hukum dan HAM. Dan terhadap Ranperda tentang Desa perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap materi dan substansi yang akan dibahas. Rapat ditutup oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kepulauan Meranti